Beginilah Peraturan New Normal Untuk Sekolah Dan Madrasah Berasrama

Untuk itu, semua aktivitas new regular perlu dilengkapi sarana prasarana sesuai protokoler Covid, seperti tersedianya fasilitas untuk cuci tangan. Selain itu, penyediaan layanan pengaduan perlu Slot Online Terpercaya dipastikan dalam kebijakan perubahan standar pelayanan di masa Pandemi Covid19. Itulah beberapa barang yang dapat kita siapkan untuk kita bawa sehari-sehari baik ke kantor maupun aktivitas luar lainnya.

Sebelum menerapkan normal baru, Tito meminta Pemda melakukan pemetaan persebaran Covid-19. Pemetaan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan sehingga Pemda mempunyai basis information yang kuat tentang Covid 19.Hasil pemetaan dibagi dalam tiga kluster.

Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. Saat ini sudah ada four provinsi serta 25 kabupaten/kota yang tengah bersiap menuju new normal. Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakanthermogun. Sebelum masuk kerja, diterapkanself assessmentrisiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Sebagai alternatif, aplikasikan dengan konsep pondokan di mana tamu dilayani langsung oleh staf yang mengenakan perlengkapan sesuai protokol kesehatan.

Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun danair mengalir atau menggunakan handsanitizer. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai . Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol raise, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh. Pengaturan bekerja dari rumah dengan menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.

Pertama, kebiasaan mencuci tangan, mengkonsumsi makanan bergizi dan banyak minum air putih dapat mencegah berbagai penyakit. Adapun kondisi ini juga mempengaruhi usia harapan hidup dari masyarakat di period ini. Sebab dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang membuat imunitas tubuh tetap terjaga sehingga rentan sakit, sehingga bisa membuat umur panjang. Dalam aturan baru ini, perjalanan orang harus menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19.

Salah satunya mengatur protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, serta menjaga kesehatan dengan asupan makanan dan berolahraga. Protokol ini juga mengatur tata cara berkumpul di luar rumah, makan di restoran hingga beribadah. Sejumlah perusahaan pelat merah pun turut menyusun protokol kesehatan new regular. PT KAI memperbolehkan karyawannya yang berusia di bawah 45 tahun untuk masuk kantor seperti biasa, dengan tetap mengedepankan aturan PSBB di masing-masing wilayah kerja.

Keempat, optimalisasi digital bahwa aturan bekerja dari rumah atau do business from home hingga sekolah dari rumah akan sangat memanfaatkan teknologi. Bahkan konsultasi kesehatan juga akan banyak menggunakan teknologi dengan mengandalkan layanan telemedicine. Berlandaskan PERPPU ini, pemerintah telah memberikan dukungan fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19. Total dukungan fiskal Rp 686,20 triliun akan dialokasikan untuk program kesehatan sebesar Rp87,55 triliun dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp598,65 triliun. Setelah beberapa negara mengalami pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 ini, mulai Mei 2020 aktivitas ekonomi global mulai membaik seiring dengan proses relaksasi dan normalisasi di negara-negara tersebut.

Terakhir beliau menyampaikan pemerintah daerah harus memprioritaskan layanan publik kepada semua golongan masyarakat dan pemerintah daerah tidak bisa selalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam melakukan kemajuan daerah untuk kehidupan baru “New Normal”. Surat Edaran Menteri Tjahjo akan berlaku efektif pada 5 Juni 2020. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga/daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru agar tetap produktif dan aman dari ancaman virus corona (Covid-19). Selain itu, dijelaskan juga dalam SE bahwa pelaksanaan sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru disesuaikan dengan standing penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ketentuan pelaksanaan mengenai penyesuaian sistem kerja ASN diatur lebih lanjut oleh PPK masing-masing.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dengan dibukanya kembali sejumlah aktivitas ekonomi, akan berdampak pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi. Untuk itu Kemenhub melakukan antisipasi dengan melakukan penyempurnaan aturan sebelumnya. JAKARTA-Menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid, Kemenhub juga menerbitkan aturan baru. Selain itu, semua orang yang berada di stadion harus menggunakan masker.

Peraturan baru dalam masa new normal

“Tidak batal, kalau Jabar tanggal 1 Juni sebagai launching new regular. Lebih tepatnya dimulainya budaya Adaptasi Kebiasaan Baru ,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Berli Hamdani. Manusia punya sejarah dan pengalaman hidup berdampingan dengan mikroba seperti virus influenza, HIV, dan demam berdarah. Menurut Prof Amin yang perlu dilakukan adalah mengenali virus tersebut untuk bisa mencegah penularannya. Dewasa ini di tengah-tengah masyarakat sedang terjadi Pandemi Covid-19, maka peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan hal tersebut. Semuanya tergantung dari pembentuk peraturan perundang-undangan, namun demikian Hukum Tata Negara mengajarkan pembentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kondisi dan keadaan yang ada. Membuat peraturan perundang-undangan dalam Hukum Tata Negara ditentukan menjadi kewenangan dari Pemerintah.